Desa Pasirhalang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi
Selamat datang di Web Cimahpar Endah 2 RW 11, Pasirhalang, Sukaraja, Sukabumi

Rabu, 07 Oktober 2026

Oktober 07, 2026 | by cme2 | No comments

 



 


Desa Pasirhalang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi — Pemerintah Desa Pasirhalang melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2027 serta Daftar Usulan RKP Desa (DU RKP Desa) Tahun Anggaran 2028.

Musyawarah tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam siklus perencanaan pembangunan desa. Forum ini bukan sekadar kegiatan administratif untuk menyusun daftar pembangunan, tetapi menjadi ruang bersama untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan sebelumnya, menyampaikan aspirasi masyarakat, menentukan prioritas dan menyusun arah pembangunan desa secara lebih terukur.

Kegiatan dihadiri sekitar 60 peserta, yang berasal dari berbagai unsur, antara lain Pemerintah Desa, Kecamatan, BPD, RT/RW, tokoh masyarakat, unsur pendidikan, MUI, KUA, Satpol PP, kesehatan, serta unsur masyarakat lainnya.

Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa pada hakikatnya bukan hanya urusan Pemerintah Desa. Pembangunan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi masyarakat dan sinergi berbagai pihak.

---

Musrenbangdes: Bukan Sekadar Mengusulkan Pembangunan

RKP Desa merupakan rencana kerja tahunan desa yang menjadi penjabaran dari RPJM Desa. Dalam kerangka Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, penyusunan RKP Desa merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan desa. Permendagri tersebut mengatur bahwa RKP Desa mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan.

Dengan demikian, Musrenbangdes mempunyai posisi penting karena menjadi forum untuk mempertemukan:

hasil evaluasi pembangunan → kebutuhan masyarakat → kemampuan keuangan desa → prioritas pembangunan → rencana kerja tahun berikutnya.

Untuk Musrenbangdes kali ini, terdapat dua hasil penting yang menjadi perhatian:

1. Mengukuhkan RKP Desa Tahun Anggaran 2027

RKP Desa 2027 merupakan rencana kegiatan pembangunan yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa pada tahun 2027.

Artinya, kegiatan yang masuk ke dalam RKP bukan sekadar daftar keinginan, tetapi harus mempertimbangkan:

- kebutuhan masyarakat;
- kewenangan desa;
- kemampuan keuangan desa;
- prioritas pembangunan;
- hasil evaluasi kegiatan sebelumnya;
- keselarasan dengan RPJM Desa;
- kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Menyusun Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2028

Usulan prioritas;
Cbrm

Pembangunan Jalan Lingkungan
|Dusun Cibeureum IRT.004 Rw.002

Pembangunan TPT AL- KHOERIAH
Dusun Cibeureum RT.005 RW.001
+Dusun Cibeureum RT.005 RW.002

Sukaraja

Pembanqunan TPT Jalan dan lrigasi
Dusun RT.001
Sukaraja RW.003

Rehab TPT Dusun Sukaraja RT.003 RW.010

Pembangunan TPT Jalan dan Irigas
Dusun Sukaraja RT.001 RW.004

Cisero

Pembangunan Drainase Kiri-Kanan
Dusun Cisero RT.02 dan RT.003 RW.006
Pembangunan TPT Kiri-Kanan

Rutilahu Atas Nama Rahmat Suganda
Dusun Cisero RT.004 RW.008

Tugu

Troling Jembatan

Berbeda dengan RKP Desa 2027 yang menjadi rencana kerja desa untuk tahun berikutnya, DU RKP Desa 2028 merupakan daftar usulan kegiatan yang akan dibawa ke proses perencanaan pembangunan pada jenjang yang lebih tinggi.

Permendagri 114 Tahun 2014 mengatur bahwa daftar usulan RKP Desa disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat dan selanjutnya menjadi materi pembahasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten/kota.

Dengan demikian, forum hari ini bukan hanya berbicara tentang kebutuhan desa untuk tahun depan, tetapi juga mulai menyiapkan aspirasi pembangunan untuk tahun 2028.

---

Tata Tertib Musyawarah

Sebelum memasuki pembahasan substansi, tata tertib Musrenbangdes telah dibacakan dan disepakati sebagai pedoman selama musyawarah berlangsung.

Tata tertib diperlukan agar musyawarah berjalan:

- tertib;
- demokratis;
- terbuka;
- terarah;
- memberikan kesempatan kepada peserta menyampaikan pendapat;
- mengutamakan kepentingan masyarakat;
- serta menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Musyawarah bukan arena untuk memenangkan kepentingan kelompok tertentu. Musyawarah adalah proses mencari kesepakatan terbaik berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan desa.

---

Evaluasi Pembangunan Desa: BPD Menjalankan Fungsi Pengawasan

Salah satu bagian penting dalam musyawarah adalah evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Dalam sistem pemerintahan desa, BPD mempunyai posisi penting sebagai lembaga yang mewakili masyarakat dalam permusyawaratan desa. BPD memiliki fungsi menyerap aspirasi masyarakat, menyampaikan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa sesuai ketentuan.

Karena itu, evaluasi pembangunan bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan Pemerintah Desa, melainkan untuk menjawab pertanyaan penting:

«Apa yang sudah berhasil? Apa yang belum berhasil? Mengapa belum berhasil? Dan apa yang harus diperbaiki pada tahun berikutnya?»

Kerangka hukum desa yang semula diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 telah mengalami beberapa perubahan, terakhir melalui UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu, sejak 27 Maret 2026 telah berlaku PP Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, yang antara lain mengatur pemerintahan desa, keuangan dan aset desa, pembangunan desa, pembinaan dan pengawasan desa, serta RKP Desa.

Dengan demikian, evaluasi BPD terhadap pembangunan desa merupakan bagian dari prinsip akuntabilitas, transparansi dan demokrasi desa.

---

Laporan Kepala Desa: Antara Target dan Realitas Pelaksanaan

Dalam laporan Kepala Desa disampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan telah dilakukan sesuai dengan rencana pembangunan desa.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah kendala, terutama:

1. Keterlambatan pencairan dana

Pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan waktu penyaluran anggaran.

Ketika pencairan terlambat, kegiatan yang sudah direncanakan dapat mengalami keterlambatan pelaksanaan.

2. Ketidakpastian waktu turunnya dana

Pemerintah Desa harus menyusun rencana berdasarkan kemampuan keuangan yang tersedia. Ketika waktu dan besaran dana belum pasti, pemerintah desa juga harus berhati-hati agar tidak membuat komitmen kegiatan yang melampaui kemampuan anggaran.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penting mengapa perencanaan desa harus realistis, bukan hanya berdasarkan daftar kebutuhan.

---

Pembangunan Fisik Masih Mendominasi

Dalam evaluasi juga muncul catatan bahwa pembiayaan desa selama ini masih cukup dominan diarahkan kepada pembangunan fisik dan infrastruktur.

Pembangunan fisik memang penting.

Jalan, drainase, sarana air bersih, fasilitas umum dan berbagai infrastruktur lainnya merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

Namun pembangunan desa tidak boleh berhenti pada pembangunan benda fisik.

Desa juga harus membangun:

manusianya, ekonominya, kesehatannya, pendidikannya, kelembagaannya dan ketahanan sosialnya.

Karena itu, muncul dorongan agar ke depan perhatian terhadap sektor nonfisik semakin diperkuat, khususnya:

- UMKM;
- pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- pendidikan;
- kesehatan;
- pencegahan stunting;
- ketahanan pangan;
- kepemudaan;
- perempuan dan keluarga;
- kelompok rentan;
- serta peningkatan kapasitas masyarakat.

Permendagri 114 Tahun 2014 sendiri menempatkan pembangunan desa dalam beberapa bidang, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

---

Infrastruktur Tetap Penting, Tetapi Harus Tepat Sasaran

Salah satu materi yang banyak dibahas adalah pembangunan infrastruktur.

Infrastruktur desa bukan sekadar proyek fisik. Infrastruktur harus dilihat dari manfaatnya terhadap kehidupan masyarakat.

TPT — Tembok Penahan Tanah

TPT atau Tembok Penahan Tanah adalah konstruksi yang dibuat untuk menahan tekanan tanah agar tidak longsor atau bergeser.

TPT diperlukan terutama pada:

- tebing jalan;
- tanah yang memiliki kemiringan tinggi;
- daerah rawan longsor;
- sisi sungai atau saluran;
- lokasi yang berpotensi membahayakan rumah dan fasilitas umum.

Dengan demikian, usulan TPT seharusnya didasarkan pada risiko dan kebutuhan teknis, bukan hanya karena lokasi tersebut ingin dibangun.

Rutilahu

Rutilahu atau Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah yang kondisi fisik, kesehatan, keselamatan atau kelayakannya belum memenuhi standar hunian yang layak.

Penanganan rutilahu bertujuan meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat sehingga menjadi lebih aman, sehat dan layak.

Yang penting, bantuan rutilahu juga harus berdasarkan hasil verifikasi kondisi rumah dan kondisi sosial-ekonomi penerima, bukan semata-mata karena adanya permintaan.

Sandsheet Jalan

Dalam pembahasan masyarakat juga muncul istilah sandsheet.

Secara sederhana, sandsheet merupakan pekerjaan pelapisan atau penanganan permukaan jalan menggunakan material pasir dan bahan pengikat tertentu untuk memperbaiki kondisi permukaan jalan. Istilah dan spesifikasi teknis pelaksanaannya dapat berbeda menurut metode pekerjaan dan standar teknis yang digunakan.

Karena menyangkut pekerjaan konstruksi, penentuan apakah suatu jalan tepat menggunakan metode sandsheet harus berdasarkan survei kondisi jalan, kebutuhan teknis, volume pekerjaan dan RAB, bukan hanya berdasarkan keinginan warga.

---

“Bantuan Desa”: Harus Berdasarkan Kebutuhan, Bukan Keinginan

Salah satu pesan penting yang mengemuka dalam diskusi adalah mengenai bantuan desa.

Bantuan desa pada dasarnya adalah dukungan yang diberikan melalui program desa kepada masyarakat atau kelompok masyarakat sesuai kewenangan, sasaran dan ketentuan anggaran yang berlaku.

Yang perlu dibedakan adalah:

Kebutuhan

Kebutuhan adalah sesuatu yang memang diperlukan agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik atau agar suatu persoalan dapat diselesaikan.

Contoh:

«Jalan rusak berat sehingga mengganggu akses masyarakat.»

«TPT diperlukan karena terdapat ancaman longsor.»

«Posyandu membutuhkan sarana pelayanan yang memang kurang.»

«Kelompok UMKM membutuhkan pelatihan pemasaran untuk meningkatkan penjualan.»

Keinginan

Keinginan adalah sesuatu yang dianggap bagus atau diharapkan, tetapi belum tentu menjadi kebutuhan paling mendesak.

Misalnya:

«“Kami ingin fasilitas baru karena desa sebelah memilikinya.”»

atau

«“Kami ingin mendapatkan bantuan karena kelompok lain juga mendapat bantuan.”»

Dalam perencanaan pembangunan, keinginan tidak selalu salah, tetapi harus diuji terlebih dahulu:

«Apakah benar-benar dibutuhkan?
Siapa yang menerima manfaat?
Seberapa mendesak?
Berapa jumlah penerima manfaat?
Apakah merupakan kewenangan desa?
Apakah tersedia anggaran?
Apakah ada sumber pembiayaan lain yang lebih tepat?»

Inilah pentingnya perencanaan berbasis kebutuhan (need-based planning).

---

UMKM: Dari Bantuan Menjadi Pemberdayaan

UMKM menjadi salah satu pembahasan penting karena pembangunan ekonomi masyarakat tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan barang atau modal.

Yang lebih penting adalah membangun kemampuan pelaku usaha.

Program UMKM desa dapat diarahkan pada:

- pendataan UMKM;
- pelatihan kewirausahaan;
- peningkatan kualitas produk;
- kemasan;
- legalitas usaha;
- pemasaran digital;
- fotografi produk;
- penggunaan marketplace;
- pencatatan keuangan;
- pengembangan produk unggulan desa;
- pameran dan bazar;
- akses permodalan;
- serta pendampingan usaha.

Tujuannya bukan sekadar “mendapat bantuan”, tetapi menciptakan usaha yang mampu bertahan, berkembang dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

---

Stunting: Pembangunan Manusia Dimulai dari Anak

Stunting juga menjadi bagian penting dalam pembangunan desa.

Stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan anak. Masalah ini berkaitan dengan kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain gizi, kesehatan, sanitasi, pola asuh dan kondisi sosial ekonomi.

Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara terpadu melalui:

- Posyandu;
- pemantauan pertumbuhan balita;
- edukasi gizi;
- kesehatan ibu dan anak;
- sanitasi;
- air bersih;
- pemberian makanan bergizi sesuai program;
- serta peningkatan pengetahuan keluarga.

Dengan demikian, pembangunan desa sebenarnya sedang membangun generasi masa depan desa.

---

Usulan Pendidikan: Kekurangan Guru Ngaji di SMPN 1

Salah satu aspirasi menarik yang muncul dalam forum adalah persoalan kekurangan guru ngaji, khususnya karena masih terdapat sekitar 70% peserta didik yang dinilai belum mampu membaca Al-Qur'an dengan baik.

Aspirasi ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berkaitan dengan jalan dan bangunan.

Ada pula pembangunan karakter, moral dan kemampuan dasar keagamaan generasi muda.

Namun, usulan seperti ini perlu dibahas lebih lanjut sesuai kewenangan dan mekanisme pendanaan yang tepat, karena SMPN merupakan satuan pendidikan formal yang memiliki struktur pengelolaan tersendiri.

Pemerintah desa dapat berperan melalui koordinasi, fasilitasi kegiatan masyarakat, sinergi dengan lembaga keagamaan dan pihak terkait, sepanjang sesuai kewenangan dan ketentuan penganggaran.

Harapannya, anak-anak tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga memiliki akhlak, karakter dan kemampuan membaca Al-Qur'an.

---

Sambutan Bu Sekmat: Sinergi dan Ketepatan Perencanaan

Dalam sambutannya, Ibu Sekretaris Kecamatan menekankan pentingnya proses perencanaan yang mengikuti ketentuan serta adanya sinergi antara pemerintah desa, kecamatan dan masyarakat.

Musrenbangdes bukan sekadar formalitas tahunan.

Forum ini merupakan mata rantai yang menghubungkan:

aspirasi masyarakat → perencanaan desa → kecamatan → kabupaten → kebijakan pembangunan.

Karena itu, setiap usulan perlu dibuat secara jelas, realistis dan memiliki alasan yang kuat.

---

Regulasi Menjadi Pedoman, Bukan Sekadar Formalitas

Musrenbangdes dilaksanakan dalam kerangka regulasi pembangunan desa.

Beberapa regulasi penting yang menjadi rujukan antara lain:

1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2024.

2. PP Nomor 16 Tahun 2026 sebagai peraturan pelaksanaan UU Desa yang berlaku sejak 27 Maret 2026.

3. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang mengatur kerangka perencanaan pembangunan desa, termasuk RPJM Desa dan RKP Desa.

4. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjadi salah satu dasar pengelolaan keuangan desa. Permendagri 114/2014 sendiri tercatat telah diubah dalam hal tertentu oleh Permendagri 20/2018.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa, yang kemudian diubah dengan Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2017. Perda tersebut mengatur antara lain pemerintahan desa, kewenangan desa, keuangan, pembangunan, BPD, pembinaan dan pengawasan.

Selain itu, terdapat berbagai Peraturan Bupati Sukabumi yang menjadi pedoman teknis, termasuk pengelolaan keuangan desa dan pedoman perencanaan pembangunan desa.

Dengan adanya regulasi tersebut, setiap kegiatan yang direncanakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan keuangan.

---

Dari Musyawarah Menuju Pembangunan yang Berkualitas

Musrenbangdes hari ini memberikan satu pelajaran penting:

«Pembangunan yang baik bukan pembangunan yang paling banyak kegiatannya, tetapi pembangunan yang paling tepat menjawab kebutuhan masyarakat.»

Desa memang membutuhkan infrastruktur.

Tetapi desa juga membutuhkan:

jalan yang baik, masyarakat yang sehat, anak-anak yang terdidik, UMKM yang berkembang, lingkungan yang aman, keluarga yang kuat, serta masyarakat yang saling peduli.

Karena itu, keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan manusia menjadi sangat penting.

---

Penutup: Desa Dibangun dengan Musyawarah

Musrenbangdes RKP Desa 2027 dan DU RKP Desa 2028 pada akhirnya bukan hanya tentang menyusun daftar proyek.

Di dalamnya terdapat proses:

mendengar aspirasi, mengevaluasi, berdiskusi, menyusun prioritas, menyelaraskan kemampuan anggaran dan mengambil keputusan bersama.

Pembangunan desa juga bukan hanya tanggung jawab Kepala Desa dan perangkatnya. BPD, RT/RW, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, kader, pemuda dan seluruh masyarakat mempunyai peran masing-masing.

Sebagaimana semangat pembangunan desa yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pembangunan, keberhasilan pembangunan akan sangat ditentukan oleh partisipasi, keterbukaan, gotong royong dan pengawasan masyarakat.

Maka prinsip yang patut kita pegang bersama adalah:

«“Bukan membangun karena ingin, tetapi membangun karena dibutuhkan.”»

«“Bukan mengejar banyaknya kegiatan, tetapi mengejar besarnya manfaat.”»

«“Bukan hanya membangun jalan dan bangunan, tetapi juga membangun manusia.”»

Dan pada akhirnya:

«Desa yang maju bukan hanya desa yang infrastrukturnya bagus, tetapi desa yang masyarakatnya sehat, ekonominya tumbuh, anak-anaknya berpendidikan, kehidupan sosialnya harmonis, dan warganya merasa ikut memiliki serta bertanggung jawab terhadap pembangunan desanya.»

0 comments:

Posting Komentar

Search Our Site